Anggota Komisi VI DPR RI Elly Rachman Yasin. Foto : Geraldi/mr

Anggota Komisi VI DPR RI Elly Rachman Yasin, menilai kurangnya tenaga penyuluh koperasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Elly menjelaskan dari total jumlah masyarakat Bogor sebanyak 5,7 juta jiwa serta Usaha, Kecil, dan Menengah (UKM) yang mencapai 23 ribu, hanya mendapatkan tiga tenaga penyuluh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM).

Hal itu disampaikan politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya beserta seluruh jajarannya, di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Menurutnya, lemahnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban peserta koperasi, dapat dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Di Bogor, mereka dikenal sebagai bank emok. Emok sendiri berasal dari kata Sunda yang artinya berarti cara duduk perempuan yang lesehan dengan bersimpuh menyilang kaki ke belakang. Mereka memberi dana pinjaman mengatasnamakan sebagai koperasi dengan bunga yang memberatkan peminjam uang yakni masyarakat awam.

“Masih lemahnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban koperasi yang sesuai regulasi perkoperasian terutama pada prinsip dan fungsi rapat anggota koperasi, sehingga mengambil kesempatan beberapa oknum, kini berkembangnya dengan nama bank emok. Kalau di Bogor, emok itu duduk yang mengatasnamakan sebagai koperasi dengan memberikan bunga yang sangat menjerat. Jadi kurangnya pemahaman tentang koperasi membuat masyarakat banyak yang terjerat dengan bank emok," kata Elly.

Oleh karena itu, ia meminta Kemenkop-UKM menambah tenaga penyuluh koperasi untuk masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor, agar tidak terjebak dengan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, Elly juga meminta dukungan kepada Kemenkop UKM untuk memberikan dukungan pada sarana dan prasarana UKM, salah satunya  fasilitas media promosi. “Perlu juga dukungan sarana dan prasarana kerja koperasi serta media promosi produk secara digital," tutup legislator dapil Jawa Barat V itu. (qq/sf)